DPR Desak Pemerintah
JAKARTA: Komisi VI DPR mendesak pembatalan penaikan tarif dasar listrik (TDL) karena penetapan penaikan TDL tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan sah.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima di sela-sela rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan para asosiasi pengusaha dan industri, Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/7).
Menurut undang-undang (UU) kelistrikan, penetapan TDL baru harus melalui keputusan presiden (keppres) bukan melalui peraturan menteri (permen).
�Kenaikan tarif dasar listrik tidak memiliki kepastian hukum. Menurut UU kelistrikan, kewenangan perubahan tarif dasar listrik bukan atas keputusan menteri tapi atas keputusan presiden,� jelas Aria.
Ia meminta agar Permen Nomor 7 Tahun 2010 yang mengatur kenaikan TDL harus diubah dan dibatalkan karena tidak sah. Kenaikan TDL harus ditetapkan melalui keppres.
Sementara itu Ketua III Indonesian Iron and Steel Industry Association Ismail Mandry mengeluhkan bahwa TDL memiliki dua komposisi peraturan, yaitu keputusan dari pemerintah dan surat keputusan dari direksi PLN.
Hal itu membuat perhitungan TDL menjadi lebih tinggi dan memberatkan industri. Apalagi PLN merupakan perusahaan yang memonopoli sektor kelistrikan di Indonesia sehingga kalangan industri mau tidak mau harus mengikuti kemauan PLN. (net)
0 komentar:
Posting Komentar